Lampungpedia.com, Bandar Lampung – Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Cipayung Plus mendatangi pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung. Mereka mendesak Walikota Eva Dwiana untuk lebih fokus dan melakukan kerja yang terstruktur sistematis dan masif, melalui kajian-kajian matang dalam menangani pandemi Covid-19.
Cipayung Plus yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, menyampaikan pernyataan sikap terhadap gagalnya Pemkot Bandar Lampung dalam mengatasi permasalahan Covid-19.
Ada beberapa poin yang disampaikan dalam pernyataan sikap Cipayung Plus ini diantaranya adalah tentang pendistribusian vaksin yang berjalan lambat di Kota Bandar Lampung, efektivitas penerapan PPKM yang masih belum bisa menekan angka kematian, serta tentang transparansi anggaran APBD pemkot Bandar Lampung.
Ketua Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bandar Lampung, I Made Dwipayana mengatakan pendistribusian vaksin di Kota Bandar Lampung sangat lambat.
“Hari ini kita di Kota Bandar Lampung masih lambat dalam pendistribusian vaksin yang baru menyentuh angka 25% untuk vaksin dosis tahap pertama. Ini menjadi persoalan karena secara administrasi banyak birokrasi yang mengharuskan sertifikat vaksin, sedangkan distribusi vaksin ke masyarakat sangat lambat” Ujarnya.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) , Ikhwan Aulia menambahkan kedatangan Cipayung Plus adalah untuk menyampaikan hasil kajian dari Cipayung Plus tentang penanganan Covid-19 di Bandar Lampung.
“Anggaran Covid-19 di Kota Bandar Lampung tidak terinci, dan tidak transparan sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan publik,” Kata Ikhwan Aulia, Kamis (12/8).
Ihwan Aulia juga menjelaskan Cipayung Plus akan memberikan waktu 2×24 jam kepada Pemkot untuk merespon hasil kajiannya, jika tidak ada respon, maka pihaknya akan melakukan gerakan massa. (Rls/Red)