Lampungpedia.com, Jakarta – Pencopotan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) empat agama; Katolik, Kristen, Budha, dan Hindu oleh Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas menuai banyak protes di kalangan masyarakat.
Perkumpulan Pendidik Pasraman Indonesia (PPPI) menilai tindakan tersebut terkesan sangat diskriminatif dan tidak sejalan dengan semangat Moderasi Beragama yang digaungkan Menteri Agama.
“Kalau satu atau dua dari lima yang dicopot, mungkin kinerja Dirjennya bermasalah, tapi kalau empat dari lima Dirjen agama yang dicopot, kami menilai ini sarat kepentingan” ungkap Ketua Pengurus Harian, I Wayan Budiarta pada Selasa (22/12/2021).
Selain itu, Budiarta juga menyayangkan pencopotan masal Dirjen Agama di lingkungan Kementerian Agama RI tidak ada penjelasan mengenai alasan pencopotan yang signifikan.
“Kami paham ini adalah hak Menteri Agama, namun sebagai umat Hindu kami juga punya hak untuk mengetahui apa motif dan alasan dicopotnya Dirjen Bimas Hindu kami, terlebih selama ini kinerja Mas Dirjen Seto sudah sangat kami rasakan manfaatnya” sambungnya.
Menurutnya, sebagai Pejabat Eselon I yang melayani umat Hindu di seluruh Indonesia, keputusan terhadap Dirjen Bimas Hindu harusnya transparan.
“Pencopotan Dirjen Bimas Hindu harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik terutama umat Hindu. Apalagi Negara kita menganut asas hukum pidana praduga tidak bersalah” ungkapnya.
Atas kekecewaan tersebut, Budiarta meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja Menteri Agama yang dinilainya diskriminatif dalam kebijakan ini.
“Kami sangat yakin Presiden Jokowi menjunjung tinggi persatuan dalam keberagaman, apa yang dilakukan Menteri Agama mencederai semangat tersebut” tuturnya.
“Kementerian Agama seyogianya meneduhkan, bukan menggaduhkan” tutupnya (Rls/Red)