Lampungpedia.com, Nasional – Jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta per tanggal 3 Februari 2021 sudah tercatat 280.261 kasus, dengan rincian 249.810 pasien sembuh, 26.031 pasien dirawat atau isolasi, dan 4.420 pasien meninggal dunia.
Melihat hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji opsi lockdown dalam penanganan Covid-19.
Menurutnya, opsi tersebut menjadi pilihan setelah adanya pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang bersamaan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) DKI Jakarta dinilai tidak efektif.
“Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif,” kata Riza, Selasa lalu.
Salah satu faktor dipertimbangkannya opsi lockdown adalah berkurangnya klaster perkantoran dan bertambahnya klaster keluarga.
“Memang faktanya di Sabtu-Minggu karena perkantoran tutup, banyak warga Jakarta yang melakukan aktivitas di luar rumah,” kata Riza.
Memiliki tanggapan berbeda, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai bahwa usulan lockdown tidak akan berpengaruh banyak menekan kasus Covid-19 di DKI Jakarta.
Pasalnya, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari. Maka menurutnya, jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, misalnya Sabtu-Minggu, maka hari ketiga bisa tetap terjadi penularan.
“Mungkin kurang dari 10 persen, setelah itu maju lagi kasusnya. Intinya ada fungsi (pengereman) dua hari itu, kemudian hari setelahnya akan naik lagi,” kata Dicky.
Dicky mengatakan, bahwa lockdown harian biasanya hanya digunakan untuk memaksimalkan pelacakan dan tes orang yang pernah kontak erat dengan kasus positif. Sebagai contoh di negara bagian di Australia, yaitu Queensland, langsung melakukan lockdown saat satu kasus Covid-19 ditemukan.
“Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB), padahal kita tahu pandemi ini masih lama, sebaiknya dipertimbangkan opsi lockdown total selama masa inkubasi” kata Dicky.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta memikirkan dengan matang opsi lockdown tersebut.
Pasalnya, kata Pras, akan ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown, termasuk dari sektor ekonomi.
“Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok dalam pendapatan,” ujar Pras, Rabu.
Dia menilai, kondisi penularan Covid-19 di Jakarta memang sangat serius. Namun, sebaiknya masyarakat juga ikut ambil bagian dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
“Situasi ini emang enggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. Kalau semua pada cuek bebek ya susah juga,” ucap Pras. (Rls/Red)
